LANGOWAN UTARA — Suasana berbeda terlihat di ruas jalan utama Desa Toraget, Kecamatan Langowan Utara, pada Selasa (15 Juli 2025). Warga dikejutkan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Samrat 2025 oleh Polres Minahasa yang tidak hanya melibatkan petugas kepolisian, tetapi juga menghadirkan langsung Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S. di tengah-tengah kegiatan.
Wabup turun langsung ke lapangan, menyapa warga, dan memberikan edukasi seputar keselamatan berlalu lintas serta pentingnya taat membayar pajak kendaraan bermotor. Operasi ini turut didukung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minahasa dan UPTD Samsat Provinsi Sulawesi Utara.
“Kami hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap keselamatan berkendara dan pentingnya taat pajak. Semua demi kenyamanan dan kemajuan Minahasa,” ujar Vanda Sarundajang, S.S., saat berdialog dengan pengendara.
KBO Lantas Polres Minahasa, IPDA Hiskya Tuejeh, yang memimpin pelaksanaan operasi di lapangan, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengedepankan pendekatan persuasif. Para pelanggar ringan, seperti pengendara tanpa helm atau lupa membawa SIM, diberikan teguran simpatik dan edukasi langsung, bukan penindakan tegas.
“Tujuan utama kami adalah menyadarkan masyarakat bahwa tertib berlalu lintas itu menyelamatkan nyawa. Pendekatan kami adalah edukatif, bukan semata-mata menindak,” kata IPDA Hiskya Tuejeh.
Dari pihak Bapenda, petugas memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar pajak kendaraan. Tak sedikit warga yang langsung berkonsultasi dan menyatakan kesediaannya untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak mereka.
Kehadiran Wabup dan jajaran Pemkab Minahasa mendapat sambutan hangat dari warga. Banyak yang mengaku merasa dihargai dan diperhatikan. “Saya kaget, tapi juga bangga melihat Ibu Wabup ada langsung di sini. Ini baru pemerintah yang benar-benar dekat dengan rakyat,” ujar salah satu pengendara motor.
Operasi Patuh Samrat 2025 akan terus berlangsung hingga 27 Juli 2025, dengan sasaran utama pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dan pemilik kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Namun lebih dari sekadar operasi, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum bisa dilakukan secara humanis, edukatif, dan menyentuh hati masyarakat.